Minggu, 28 Nov 2021
  • Penerimaan Siswa Baru Islamic International School PSM Magetan Tahun Ajaran 2022/2023 ->Daftar

Negara Pancasila Yang tidak Pancasilais

Negara Pancasila Yang tidak Pancasilais

Oleh: Fahmi Zainal Fathani, S.IP.

 

Maraknya unjuk rasa mahasiswa beserta elemen masyarakat baru-baru ini sejatinya adalah buah dari perilaku elit politik dan pejabat negeri ini. Tuntutan terhadap penundaan pengesahaan sejumlah RUU kontroversial sesungguhya bukanlah agenda utama. Pada intinya masyarakat sudah jenuh dengan perilaku elit politik yang menghianati amanat reformasi 20 tahun silam. Amanat untuk menghapuskan kejahatan korupsi yang telah menggurita. Amanat untuk menata birokrasi yang memihak kepentingan rakyat. Amanat untuk menjalankan roda pemerintahan yang adil, jujur, akuntabel dan tentunya amanat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketika reformasi berhasil melengserkan kekuasaan orde baru, rakyat Indonesia memiliki harapan akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Tidak muluk-muluk: yang diinginkan hanyalah pemerintah fokus dan serius mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa yang ada dalam pembukaan UUD 1945; melindungi, mencerdaskan dan menyejahterakan segenap bangsa Indonesia. Tapi seakan-akan reformasi hanya menjadi euforia saja paska berhasil melengserkan rezim orde baru. Semakin jauh semakin lupa akan perjuangan reformasi. Seakan-akan pemerintah bingung dan tidak memiliki kejelasan akan dibawa ke mana arah pembangunan negara ini. Tidak memiliki pedoman dan arah yang jelas. Bagaikan kereta yang terlepas dari relnya. Ujung-ujungnya adalah korupsi dan korupsi lagi.

Padahal pendiri negara ini telah mewariskan  Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Namun hanya dijadikan simbol belaka. Eyang Ir. Soekarno pernah membanggakan Pancasila dalam Sidang Umum PBB. Beliau yakin, bahwa Pancasila mampu menjadi pedoman untuk membangun negara Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara maju di dunia. Namun sayang, negara yang memiliki ideologi luhur ini orang-orangnya banyak yang tidak Pancasilais. Dan buntungnya, orang-orang yang kehilangan nilai-nilai Pancasila tadi banyak yang memegang fungsi pemerintahan. Baik di legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Perpolitikan di negara kita seolah-olah mewujudkandoktrin Thomos Hobes, homo homini lupus, bahwa manusia pada dasarnya adalah serigala bagi serigala yang lain.

Setidaknya ada 3 masalah yang masih menggurita; 1. Korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Elit Politik dan pejabat yang sibuk untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya; Dan 3. Birokrasi yang tidak memihak rakyat. Terkhusus untuk korupsi, nyatanya setelah 74 tahun merdeka, pemberantasan korupsi hanya menjadi agenda. Tidak mampu menjadi ideologi penyelenggara negara. Bahkan Eyang Muh. Hatta pada 1961 pernah mewanti-wanti, “jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia”. Oleh sebab itu, wajar kiranya mahasiswa dari berbagai elemen kampus protes dengan melakukan unjuk rasa ketika revisi RUU KPK disahkan oleh DPR RI atas persetujuan pemerintah. Mahasiswa yang merupakan pelopor reformasi 1998, kembali datang untuk mengingatkan para pemangku kebijakan negara ini. Terlebih, pengesahan RUU tersebut terkesan tergesa-gesa menjelang periode berakhir.

Namun, selain itu pada dasarnya rakyat sudah sangat jengah dengan polah tingkah elit politik dan pejabat negara. Terlebih setelah kontestasi pemilihan umum berlangsung, yang ada selalu bagi-bagi kekuasaan. Memang kontestasi politik tidak terlepas dari perebutan kekuasaan, namun negara kita memiliki dasar negara, Pancasila, yang menjadikannya berbeda dengan pemilu di negara lain. Dengan pijakan ideologi Pancasila, diharapkan tercipta kontestasi politik yang elegan, ramah, tidak saling menjatuhkan, tertib, menghargai dan menghormati perbedaan. Faktanya yang terjadi adalah politik adu domba menggema dilancarkan oleh para politisi. Hal ini terbukti ketika beberapa dari mereka mengakui telah membuat berita bohong yang bersifat fitnah pada pemilu 2014 lalu, dan pada pemilu 2019 memihak calon yang berseberangan dengan dirinya dulu.

Praktek-praktek culas para politisi tersebut jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila yang katanya menjadi pandangan hidup bangsa. Belum lagi melihat tingkah dagelan partai politik yang gagal dalam melakukan rekrutmen politik. Bayangkan, pada pemilu terbaru kita masih bisa menyaksikan artis-artis yang sudah “tidak laris” berbondong-bondong mencalonkan menjadi wakil rakyat. Bukan masalah profesi keartisannya, tapi lebih kepada kompetensi yang bersangkutan. Belum lagi dagelan-dagelan tidak lucu yang lainnya. Maka wajar, apabila rakyat Indonesia khususnya mahasiswa yang merupakan kaum intelektual merasa dibodohi. Dianggapnya mahasiswa sudah tidak lagi peduli pada masa depan bangsanya. Padahal mahasiswalah yang selalu menjadi motor perubahan bangsa sejak 28 Oktober 1928, era kemerdekaan, orde lama, orde baru dan terakhir era reformasi.

Pancasila sebagai ideologi bangsa memuat nilai luhur yang sudah final dan sangat mampu menjadi dasar bernegara dan berbangsa sampai kapanpun menemani perjalanan bangsa ini sampai akhir zaman. Hanya saja, sebagian anak bangsa ada yang lalai dibuai oleh jabatan dan kekuasaan yang sesaat. Sehingga rela melakukan segala cara untuk meraih kekuasaan. Terhipnotis oleh realisme politik ala Machiavelli, tidak peduli dicintai atau dibenci yang penting meraih dan mempertahankan kekuasaan.Na’udzubillahi min dzalik.

Post Terkait

0 Komentar

KELUAR